13 Juli 2018

Seleksi Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota Diduga Kuat Melanggar Peraturan dan Melampaui Kewenangan (Pers Rilis)

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota wilayah Lampung 2018

Proses seleksi berkas pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota di lampung diduga kuat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa Tim Seleksi telah membuka pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota untuk mengisi kuota anggota pengawas se provinsi lampung melalui pengumuman di website resmi bawaslu maupun di media massa. Kemudian dari sekian pendaftar yang mengurus pendaftaran harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan perbawaslu.

Namun dalam pelaksanaan pengumuman pendaftar yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tertulis, tim seleksi bawaslu kabupaten/kota hanya meluluskan pendaftar dengan menilai dan merangking berkas administrasi yang artinya pendaftar yang telah melengkapi syarat administrasi belum tentu dinyatakan lulus berkas dan belum tentu diikutsertakan dalam seleksi tertulis. Jelas ini tidak adil dan terkesan diskriminatif, bagaimana tidak, tes atau wawancara saja belum sudah di delete.

Hal ini lah yang memicu kekecewaan pendaftar, bahwa seleksi berkas ini dinilai diskriminatif karena hanya meluluskan nama-nama yang mempunyai ranking tinggi dalam hal pengalaman dibidang kepemiluan. Bahwa mendaftar ini tidak hanya mengirim lamaran dan ijazah, namun juga mengurus surat-surat lain seperti keterangan sehat jasmani rohani, bebas narkoba dan keterangan dari pengadilan bahwa personal tersebut tidak sedang atau pernah terlibat perkara. Pengurusan berkas-berkas tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat ataupun biaya yang tidak sedikit. Lalu karena tim seleksi melakukan penyaringan berkas maka upaya para pendaftar umum yang telah dilakukan dalam melengkapi syarat tersebut terasa sia-sia. Penilaian terhadap pemahaman kepemiluan seyogianya tidak dinilai dari berkas/hanya diatas kertas, namun dilihat dalam tes wawancara atau uji kelayakan untuk mengetahui kapasitasnya langsung karena tidaklah tentu yang sudah berkali-kali menjadi pengawas itu lebih paham dari masyarakat umum yang tidak pernah secara langsung menjadi pengawas. Ini perlu dicatat. 

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Daftar kelengkapan berkas
Bahwa keikutsertaan saya dalam pendaftaran inipun karena menilai bahwa peran bawaslu dalam penegakan peraturan kepemiluan belum terlihat baik sehingga saya tergerak untuk mengikuti pendaftaran.

Setelah melihat dan menganalisis peraturan terkait tentang pembentukan bawaslu kabupaten kota seperti UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.19 Tahun 2017 serta Perbawaslu No.10 Tahun 2018, tidak ditemukan satu kalimatpun yang mengatakan "seleksi adminisrasi" (panyaringan/rangking), justru yang diatur dalam beberapa peraturan tersebut adalah "penelitian administrasi" yang mana disebutkan pula bahwa penelitian administrasi adalah memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas administrasi. Kemudian setelah penelitian administrasi tersebut timsel mengumumkan nama-nama pendaftar yang lulus penelitian administrasi untuk mengikuti seleksi tertulis. Melihat bunyi peraturan terkait pembentukan bawaslu tersebut sangat jelas dugaan bahwa seleksi administrasi yang dilakukan oleh timsel telah melampaui kewenangan tim seleksi / melanggar peraturan yang ada.

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan terkait disebutkan:

UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu:

  • Pasal 129 ayat (3) berbunyi: Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tim Seleksi melakukan kegiatan; (c) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; (d) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perbawaslu No.19 Tahun 2017 yaitu:

  • Pasal 18 berbunyi: Tim seleksi berwenang; (c) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota; (d) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota.
  • Pasal 23 berbunyi: proses penyaringan dan penjaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten Kota, dilakukan Tim seleksi melalui tahapan; (c) penelitian administrasi; (d) pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi.
  • Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Tim seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota.
  • Pasal 31 ayat (2) berbunyi: dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
  • Pasal 33 berbunyi: Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dan tes psikologi.

Untuk itu saya telah mengirimkan somasi terhadap timsel, bawaslu provinsi serta bawaslu RI untuk mempertanyakan dasar hukum penyaringan/seleksi berkas karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan terkait yang menyebut bahwa timsel hanya dapat melakukan penelitian administratif. 

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Tanda terima somasi
Somasi tersebut juga saya tembuskan ke Ombudsman RI perwakilan lampung untuk melihat apakah terdapat mal administrasi yang dilakukan oleh timsel, serta ditembuskan juga ke DKPP RI untuk berjaga-jaga bila kemudian proses seleksi berkas yang diduga melanggar peraturan pembentukan bawaslu tersebut tidak dianulir/dikoreksi oleh timsel/bawaslu.

Bandar Lampung, 12 Juli 2018.

Heri Hidayat, SH
Pendaftar Kota Bandar Lampung

2 Maret 2018

Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua

Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua

TOPIK:
Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua


PERTANYAAN dari 0852-6977-xxxx

Assalamualaikum, nama saya Sugiono dari Lampung Selatan. Saya ingin bertanya tentang permasalahan hukum yang sedang saya alami terkait harta peninggalan/waris. Ceritanya pada tahun 2013, ibu saya yang sudah berstatus janda (cerai mati) menikah lagi secara agama islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, laki-laki tersebut membelikan ibu saya sebidang tanah dengan bukti jual beli tanah yang ditandatangani ibu saya sebagai pembeli pada tahun 2017, kemudian didirikan pula bangunan rumah diatas tanah tersebut.

Sebelum menikah siri dengan ibu saya, lelaki tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah (terdaftar di KUA) dengan perempuan lain. Pernikahan laki-laki dengan istri pertamanya tersebut tidak dikaruniai anak, namun Istri pertama laki-laki tersebut sebelumnya juga adalah janda yang mempunyai 1 orang anak bawaan. 

Sekitar 2 bulan yang lalu lelaki yang menikahi siri ibu kandung saya meninggal dunia. Setelah suami siri ibu saya meninggal, anak dari istri pertama laki-laki tersebut sering datang kerumah ibu saya untuk meminta bagian warisan. Anak istri pertama tersebut mengklaim bahwa dia juga berhak atas tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati oleh ibu saya.

Pertanyaannya:

  1. Apakah anak bawaan (saya & anak bawaan dari istri pertama pewaris) punya bagian waris?
  2. Apakah tanah dan rumah tersebut harus dibagi dengan pihak dari istri pertama atau justru tanah dan rumah yang ditempati ibu saya adalah hak dari istri pertama laki-laki tersebut karena Ibu kandung saya hanya istri siri dan tidak punya status hukum perkawinan yang sah di KUA ?

JAWABAN KAMI:

Terimakasih atas pertanyaan anda, dari cerita yang anda jelaskan tersebut, sebelum menjawab pertanyaan anda diatas terlebih dahulu dapat kami cermati kerangka peristiwa hukumnya bahwa:
  • Ada seorang laki-laki yang menikah dua kali. 
  • Perkawinan pertama tercatat di KUA. 
  • Perkawinan kedua tidak tercatat di KUA. 
  • Dua orang wanita yang dinikah/dikawin oleh laki-laki tersebut sebelumnya adalah janda yang memiliki anak bawaan. 
  • Tidak ada anak hasil perkawinan laki-laki tersebut dari kedua perkawinannya.
  • Objek tanah dan rumah yang didalam penguasaan Istri siri.

Penjelasan:

1. Anak bawaan tidak mempunyai hak waris

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah mempunyai hubungan darah (garis keturunan) dengan pewaris atau mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris.

Perkawinan siri (secara agama) Ibu anda dengan laki-laki tersebut tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan terlebih waris/mewaris. Harta yang diperoleh selama perkawinan siri ibu anda dengan laki-laki tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Maka, tanah yang surat jual-belinya ditandatangani oleh ibu anda sebagai pembeli adalah milik ibu anda sepenuhnya (bukan objek waris/gono gini).

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa Anak dari istri pertama (anak bawaan) dan/atau anda (anak bawaan istri siri) tidak mempunyai hak apa-apa karena bukan merupakan anak hasil perkawinan (sedarah).

Walaupun ibu anda adalah istri kedua (dari pewaris) yang sah dan tercatat di KUA, anda sebagai anak bawaan istri pewaris tidak mempunyai hak apa-apa karena bukan merupakan anak hasil perkawinan (hubungan darah).

2. Tanah dan Rumah sepenuhnya milik ibu anda

Sesuai penjelasan diatas bahwa Perkawinan siri (secara agama) Ibu anda dengan laki-laki tersebut tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan terlebih waris/mewaris. Harta yang diperoleh selama perkawinan siri ibu anda dengan laki-laki tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Maka, tanah yang surat jual-belinya ditandatangani oleh ibu anda sebagai pembeli adalah milik ibu anda sepenuhnya (bukan objek waris/gono gini).

Namun, jika saat membeli tanah tersebut yang menandatangani sebagai pihak pembeli adalah laki-laki yang menikahi ibu anda (pewaris), maka (dalam konteks ini) tanah tersebut dapat digugat hak warisnya, gugatan itu dapat dilakukan oleh Istri sah (istri pertama) laki-laki yang telah meninggal tersebut. Sedangkan anak bawaan dari istri pertama yang bukan anak kandung dari laki-laki yang meninggal tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris.

Seandainya perkawinan Ibu anda dengan laki-laki tersebut dilakukan sah secara agama dan tercatat di KUA, maka ibu anda berstatus sebagai "Istri Kedua". Jika Ibu anda adalah istri sah kedua, maka berlaku Pasal 94 KHI untuk mengetahui perihal harta bersama yang menimbulkan waris-mewaris dari para isteri (lebih dari satu istri/poligami).

Pasal 94 KHI menyatakan sebagai berikut:
ayat (1), Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
ayat (2), Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Catatan:

Jika disetujui oleh para pihak (istri sah dan istri siri) maka dapat saja dilakukan pembagian atas harta tersebut dengan mengedepankan prinsip musyawarah kekeluargaan.

Demikian penjelasan singkat kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat.