13 Juli 2018

Seleksi Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota Diduga Kuat Melanggar Peraturan dan Melampaui Kewenangan (Pers Rilis)

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota wilayah Lampung 2018

Proses seleksi berkas pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota di lampung diduga kuat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa Tim Seleksi telah membuka pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota untuk mengisi kuota anggota pengawas se provinsi lampung melalui pengumuman di website resmi bawaslu maupun di media massa. Kemudian dari sekian pendaftar yang mengurus pendaftaran harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan perbawaslu.

Namun dalam pelaksanaan pengumuman pendaftar yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tertulis, tim seleksi bawaslu kabupaten/kota hanya meluluskan pendaftar dengan menilai dan merangking berkas administrasi yang artinya pendaftar yang telah melengkapi syarat administrasi belum tentu dinyatakan lulus berkas dan belum tentu diikutsertakan dalam seleksi tertulis. Jelas ini tidak adil dan terkesan diskriminatif, bagaimana tidak, tes atau wawancara saja belum sudah di delete.

Hal ini lah yang memicu kekecewaan pendaftar, bahwa seleksi berkas ini dinilai diskriminatif karena hanya meluluskan nama-nama yang mempunyai ranking tinggi dalam hal pengalaman dibidang kepemiluan. Bahwa mendaftar ini tidak hanya mengirim lamaran dan ijazah, namun juga mengurus surat-surat lain seperti keterangan sehat jasmani rohani, bebas narkoba dan keterangan dari pengadilan bahwa personal tersebut tidak sedang atau pernah terlibat perkara. Pengurusan berkas-berkas tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat ataupun biaya yang tidak sedikit. Lalu karena tim seleksi melakukan penyaringan berkas maka upaya para pendaftar umum yang telah dilakukan dalam melengkapi syarat tersebut terasa sia-sia. Penilaian terhadap pemahaman kepemiluan seyogianya tidak dinilai dari berkas/hanya diatas kertas, namun dilihat dalam tes wawancara atau uji kelayakan untuk mengetahui kapasitasnya langsung karena tidaklah tentu yang sudah berkali-kali menjadi pengawas itu lebih paham dari masyarakat umum yang tidak pernah secara langsung menjadi pengawas. Ini perlu dicatat. 

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Daftar kelengkapan berkas
Bahwa keikutsertaan saya dalam pendaftaran inipun karena menilai bahwa peran bawaslu dalam penegakan peraturan kepemiluan belum terlihat baik sehingga saya tergerak untuk mengikuti pendaftaran.

Setelah melihat dan menganalisis peraturan terkait tentang pembentukan bawaslu kabupaten kota seperti UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.19 Tahun 2017 serta Perbawaslu No.10 Tahun 2018, tidak ditemukan satu kalimatpun yang mengatakan "seleksi adminisrasi" (panyaringan/rangking), justru yang diatur dalam beberapa peraturan tersebut adalah "penelitian administrasi" yang mana disebutkan pula bahwa penelitian administrasi adalah memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas administrasi. Kemudian setelah penelitian administrasi tersebut timsel mengumumkan nama-nama pendaftar yang lulus penelitian administrasi untuk mengikuti seleksi tertulis. Melihat bunyi peraturan terkait pembentukan bawaslu tersebut sangat jelas dugaan bahwa seleksi administrasi yang dilakukan oleh timsel telah melampaui kewenangan tim seleksi / melanggar peraturan yang ada.

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan terkait disebutkan:

UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu:

  • Pasal 129 ayat (3) berbunyi: Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tim Seleksi melakukan kegiatan; (c) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; (d) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perbawaslu No.19 Tahun 2017 yaitu:

  • Pasal 18 berbunyi: Tim seleksi berwenang; (c) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota; (d) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota.
  • Pasal 23 berbunyi: proses penyaringan dan penjaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten Kota, dilakukan Tim seleksi melalui tahapan; (c) penelitian administrasi; (d) pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi.
  • Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Tim seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota.
  • Pasal 31 ayat (2) berbunyi: dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
  • Pasal 33 berbunyi: Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dan tes psikologi.

Untuk itu saya telah mengirimkan somasi terhadap timsel, bawaslu provinsi serta bawaslu RI untuk mempertanyakan dasar hukum penyaringan/seleksi berkas karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan terkait yang menyebut bahwa timsel hanya dapat melakukan penelitian administratif. 

somasi tim seleksi bawaslu kabupaten kota lampung 2018
Tanda terima somasi
Somasi tersebut juga saya tembuskan ke Ombudsman RI perwakilan lampung untuk melihat apakah terdapat mal administrasi yang dilakukan oleh timsel, serta ditembuskan juga ke DKPP RI untuk berjaga-jaga bila kemudian proses seleksi berkas yang diduga melanggar peraturan pembentukan bawaslu tersebut tidak dianulir/dikoreksi oleh timsel/bawaslu.

Bandar Lampung, 12 Juli 2018.

Heri Hidayat, SH
Pendaftar Kota Bandar Lampung

2 Maret 2018

Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua

Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua

TOPIK:
Anak dari Istri Pertama Menuntut Harta/Waris dari Istri Kedua


PERTANYAAN dari 0852-6977-xxxx

Assalamualaikum, nama saya Sugiono dari Lampung Selatan. Saya ingin bertanya tentang permasalahan hukum yang sedang saya alami terkait harta peninggalan/waris. Ceritanya pada tahun 2013, ibu saya yang sudah berstatus janda (cerai mati) menikah lagi secara agama islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, laki-laki tersebut membelikan ibu saya sebidang tanah dengan bukti jual beli tanah yang ditandatangani ibu saya sebagai pembeli pada tahun 2017, kemudian didirikan pula bangunan rumah diatas tanah tersebut.

Sebelum menikah siri dengan ibu saya, lelaki tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah (terdaftar di KUA) dengan perempuan lain. Pernikahan laki-laki dengan istri pertamanya tersebut tidak dikaruniai anak, namun Istri pertama laki-laki tersebut sebelumnya juga adalah janda yang mempunyai 1 orang anak bawaan. 

Sekitar 2 bulan yang lalu lelaki yang menikahi siri ibu kandung saya meninggal dunia. Setelah suami siri ibu saya meninggal, anak dari istri pertama laki-laki tersebut sering datang kerumah ibu saya untuk meminta bagian warisan. Anak istri pertama tersebut mengklaim bahwa dia juga berhak atas tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati oleh ibu saya.

Pertanyaannya:

  1. Apakah anak bawaan (saya & anak bawaan dari istri pertama pewaris) punya bagian waris?
  2. Apakah tanah dan rumah tersebut harus dibagi dengan pihak dari istri pertama atau justru tanah dan rumah yang ditempati ibu saya adalah hak dari istri pertama laki-laki tersebut karena Ibu kandung saya hanya istri siri dan tidak punya status hukum perkawinan yang sah di KUA ?

JAWABAN KAMI:

Terimakasih atas pertanyaan anda, dari cerita yang anda jelaskan tersebut, sebelum menjawab pertanyaan anda diatas terlebih dahulu dapat kami cermati kerangka peristiwa hukumnya bahwa:
  • Ada seorang laki-laki yang menikah dua kali. 
  • Perkawinan pertama tercatat di KUA. 
  • Perkawinan kedua tidak tercatat di KUA. 
  • Dua orang wanita yang dinikah/dikawin oleh laki-laki tersebut sebelumnya adalah janda yang memiliki anak bawaan. 
  • Tidak ada anak hasil perkawinan laki-laki tersebut dari kedua perkawinannya.
  • Objek tanah dan rumah yang didalam penguasaan Istri siri.

Penjelasan:

1. Anak bawaan tidak mempunyai hak waris

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah mempunyai hubungan darah (garis keturunan) dengan pewaris atau mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris.

Perkawinan siri (secara agama) Ibu anda dengan laki-laki tersebut tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan terlebih waris/mewaris. Harta yang diperoleh selama perkawinan siri ibu anda dengan laki-laki tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Maka, tanah yang surat jual-belinya ditandatangani oleh ibu anda sebagai pembeli adalah milik ibu anda sepenuhnya (bukan objek waris/gono gini).

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa Anak dari istri pertama (anak bawaan) dan/atau anda (anak bawaan istri siri) tidak mempunyai hak apa-apa karena bukan merupakan anak hasil perkawinan (sedarah).

Walaupun ibu anda adalah istri kedua (dari pewaris) yang sah dan tercatat di KUA, anda sebagai anak bawaan istri pewaris tidak mempunyai hak apa-apa karena bukan merupakan anak hasil perkawinan (hubungan darah).

2. Tanah dan Rumah sepenuhnya milik ibu anda

Sesuai penjelasan diatas bahwa Perkawinan siri (secara agama) Ibu anda dengan laki-laki tersebut tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan terlebih waris/mewaris. Harta yang diperoleh selama perkawinan siri ibu anda dengan laki-laki tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Maka, tanah yang surat jual-belinya ditandatangani oleh ibu anda sebagai pembeli adalah milik ibu anda sepenuhnya (bukan objek waris/gono gini).

Namun, jika saat membeli tanah tersebut yang menandatangani sebagai pihak pembeli adalah laki-laki yang menikahi ibu anda (pewaris), maka (dalam konteks ini) tanah tersebut dapat digugat hak warisnya, gugatan itu dapat dilakukan oleh Istri sah (istri pertama) laki-laki yang telah meninggal tersebut. Sedangkan anak bawaan dari istri pertama yang bukan anak kandung dari laki-laki yang meninggal tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris.

Seandainya perkawinan Ibu anda dengan laki-laki tersebut dilakukan sah secara agama dan tercatat di KUA, maka ibu anda berstatus sebagai "Istri Kedua". Jika Ibu anda adalah istri sah kedua, maka berlaku Pasal 94 KHI untuk mengetahui perihal harta bersama yang menimbulkan waris-mewaris dari para isteri (lebih dari satu istri/poligami).

Pasal 94 KHI menyatakan sebagai berikut:
ayat (1), Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
ayat (2), Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Catatan:

Jika disetujui oleh para pihak (istri sah dan istri siri) maka dapat saja dilakukan pembagian atas harta tersebut dengan mengedepankan prinsip musyawarah kekeluargaan.

Demikian penjelasan singkat kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat.

11 Februari 2018

Liku-Liku Hukum Bisnis Transportasi Online di Indonesia

Liku-Liku Hukum Bisnis Transportasi Online (Taksi / Ojek) di Indonesia

Berbicara tentang transportasi online, maka kita akan mengupas permasalahan tentang taksi (mobil) atau ojek (motor) online yang dikelola oleh sistem aplikasi perusahaan tertentu. Sepengetahuan penulis, perusahaan aplikasi yang sudah mengoperasionalkan bisnis teknologi yang mengarah pada bentuk jasa transportasi tersebut di Indonesia adalah GOJEK, UBER dan GRAB. Terlepas bagaimana para perusahaan-perusahaan aplikasi tersebut memulai aktifitas bisnisnya di tanah air, yang jelas faktanya saat ini telah banyak konsumen memanfaatkan aplikasi tersebut yang menghubungkan konsumen pada penyedia jasa moda transportasi (driver).

Tidak dipungkiri, dalam hal ini tentu penulis pun pernah mencicipi bagaimana pelayanan masing-masing perusahaan aplikasi tersebut diatas. Ragam jasa ditawarkan dalam aplikasi online tersebut tergantung masing-masing perusahaan aplikasi, misalnya antar-jemput penumpang/konsumen, antar barang/dokumen/berkas, order/beli-antar makanan pesanan konsumen, pembayaran/bill tagihan listrik/BPJS dan lainnya.

Reaksi Pemerintah & Masyarakat.

Kehadiran transportasi online berbasis teknologi modern ini tentunya bukan tanpa hambatan, seperti penolakan-penolakan yang disuarakan oleh komunitas ojek konvensional di beberapa daerah yang merasa terganggu / terusik ladang mata pencahariannya. Tidak jarang terjadi salah paham yang berujung keributan hingga kasus hukum seperti tindak pidana perusakan kendaraan dan atribut ataupun penganiayaan antar ojek pangkalan dengan driver ojek/taksi online.

Hambatan lain yang dirasa adalah perihal penerbitan surat menteri perhubungan kepada 7 instansi pemerintah (2015) yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa operasional "angkutan online" yang ada di Indonesia belum memiliki izin, meskipun surat itu kemudian dicabut kembali. Lalu juga penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) yangmana terdapat poin-poin pokok yang oleh beberapa pihak dinilai memberatkan sampai akhirnya diajukan uji materi terhadap Permenhub tersebut dan Mahkamah Agung (MA) membatalkan beberapa pasal didalamnya karena bertentangan dengan Undang-undang.

Motivasi & Dinamika Driver.

Dalam pengalaman penulis, diketahui bahwa terdapat ribuan driver baik motor maupun mobil yang beroperasi khususnya wilayah Bandar Lampung, dari sekian banyak pengemudi tersebut, ada yang memang menjadikannya sebagai profesi utama dalam mata pencaharian sehari-hari, ada pula yang hanya sekedar mencari "seseran" uang tambahan disamping pekerjaan utama yang dijalankannya, yang mengejutkan dari pengakuan sang driver kepada penulis, ternyata dalam komunitasnya ada juga driver yang berlatar belakang ASN (Aparatur Sipil Negara). Nah !!.

Untuk orang yang menjadikan "driver online" sebagai pekerjaan utamanya, biasanya mereka memulai aktifitas sejak pagi hingga sore bahkan malam layaknya seperti jam kerja plus jam lembur. Namun bagi orang yang hanya menjadikan perkerjaan driver-nya sebagai bentuk pencarian tambahan, maka biasanya mereka menggunakan jam-jam kosong diluar kesibukan utama mereka, para driver ini biasanya mulai "ON" aplikasi mereka menjelang sore hari hingga malam dan juga hari-hari libur kerja/akhir pekan.

Motivasi seorang untuk menjadi driver taksi/ojek online ini sangat bervariatif, mulai dari kebutuhan cari uang pemasukan dengan beroperasional secara normal dan ada pula yang berburu target bonus poin besar (sehari harus "sekian" poin). Karenanya ada cerita dimana satu orang yang ternyata menjadi driver untuk lebih dari satu perusahaan penyedia aplikasi demi berburu poin tersebut. Ada pula cerita dimana driver melakukan rekayasa order-an demi mengincar bonus/reward poin yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan aplikasi.

Dibalik motivasi yang berbeda-beda, banyak pula kisah unik dan sedih yang dialami driver, misalnya kisah driver yang dikerjai/ditipu oleh oknum-oknum nakal yang bertingkah seolah konsumen yang meng-order layanan, ada konsumen yang "cancel" secara sepihak, ada yang memberi 1 atau 2 bintang dan komentar buruk sehingga menghancurkan reputasi sang driver dimata penyedia aplikasi, ada pula yang pura-pura order makanan atau barang namun alamat yang dituju untuk mengantarkan pesanan justru fiktif dan sang pemesan tidak bisa lagi dihubungi oleh driver, hingga sang driver merugi oleh perbuatan-perbuatan oknum tak bertanggung-jawab tersebut.

Hukum Bisnis Transportasi Online Taksi Ojek di Indonesia

Hubungan Hukum Perusahaan Aplikasi, Driver dan Pengguna Jasa.

Hubungan antara perusahaan aplikasi dan driver angkutan sepanjang penulis ketahui hingga saat ini adalah bentuk kerjasama kemitraan (partnership). Jadi, driver dalam hal ini adalah mitra dari perusahaan aplikasi, dengan kata lain para driver online ini bukanlah perkerja/tenaga kerja dari perusahaan aplikasi. Jadi bagi anda yang berkeinginan menjadi driver, jangan berharap mendapatkan hak-hak seperti pekerja pada umumnya.

Hubungan kemitraan ini harus mengacu pada pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian yaitu pasal 1320 dan pasal 1338 dan tentang persekutuan perdata yang diatur dari pasal 1618 sampai dengan 1641.

Saat seseorang ingin bergabung menjadi driver di perusahaan aplikasi, maka seseorang tersebut tentunya membuat kesepakatan kontrak kerjasama kemitraan dan menandatangani klausul-klausul yang ada didalam perjanjian / agreement tersebut. Mungkin masih banyak (driver) yang tidak menyadari hal tersebut. Begitupun halnya saat seseorang calon driver melakukan registrasi via aplikasi driver, menekan/klik button (tombol) persetujuan, seseorang tersebut dianggap menyetujui ketentuan/regulasi kemitraan yang diatur masing-masing perusahaan penyedia aplikasi tersebut. Jadi silahkan anda cek terlebih dahulu sebelum anda menerima klausul-klausul kemitraan tersebut.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan lain bagaimana status hubungan hukum para driver ini akan berubah tergantung diatur seperti apa dalam peraturan perundang-undangan terkait bisnis transportasi berbasis teknologi ini berkembang kedepannya. Misal driver sebagai pekerja dari "perusahaan penyedia jasa driver" atau driver adalah anggota suatu koperasi atau jenis badan hukum lain yangmana nantinya badan hukum perusahaan / koperasi lah yang bermitra dengan perusahaan aplikasi online.

Sedangkan pengguna / penumpang angkutan online adalah konsumen yang memanfaatkan layanan aplikasi untuk mendapatkan jasa driver. Perusahaan penyedia aplikasi menjadi penghubung bagi konsumen yang ingin memanfaatkan jasa transportasi (driver). 

Berikut Alur Regulasi / Kebijakan Hukum Terkait Transportasi Online 

Surat Nomor UM.302/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015 yang mengisyaratkan untuk menindak operasional kendaraan pribadi yang mengangkut orang/barang yang memungut bayaran karena tidak memenuhi ketentuan angkutan umum dalam UU LLAJ dan PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan bahwa ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Surat Kemenhub 302 2015

Kurang lebih satu bulan sejak diterbitkannya surat diatas, Kementerian Perhubungan menggelar Konfrensi Pers terkait pencabutan Surat tersebut, Kementerian Perhubungan mempersilahkan ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak.

Kementerian Perhubungan meminta Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Uber dan Grab Car, Permintaan pemblokiran itu disampaikan Kemenhub melalui surat bernomor  AJ 206/1/1 PHB 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Senin 14 Maret 2016. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menolak pemblokiran aplikasi tersebut dengan alasan bahwa aplikasi tersebut bukan merupakan konten negatif.

Lalu pada bulan 28 Maret 2016 terbit kembali Surat Kementerian Perhubungan dengan Nomor: UM.302/1/5 PHB 2016 Perihal Penertiban Angkutan Umum Ilegal. Surat yang ditujukan kepada Kepolisian dan kapala-kepala daerah tersebut berisikan 7 poin yang salah satunya memberikan waktu dua bulan agar angkutan ilegal yang belum memenuhi persyaratan angkutan untuk membenahi masalahnya sesuai UU LLAJ. Meski demikian, kemenhub tetap mengizinkan angkutan ojek online untuk beroperasi. Menurut dia, kendaraan roda dua tak masuk dalam kategori angkutan umum.

surat 302 2016surat 302 2016

Bulan Mei 2016, terbit Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 32 Tahun 2016 yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016. Permenhub tersebut dianggap sebagai payung hukum beroperasinya transportasi online.

Pada bulan Agustus 2016, tiga orang driver masing-masing Aries Rinaldi, Rudi Prastowo (driver Grab) dan Dimas Sotya Nugraha (driver Uber) melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan uji materi Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya para pemohon menyatakan telah dirugikan hak konstitutionalnya oleh pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan yang menolak permohonan para pemohon, dalam konklusi putusan MK dengan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI (Permenhub) Nomor PM.26 Tahun 2017 sebagai revisi PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. PM 26 tahun 2017 tersebut diantaranya memuat 11 poin revisi yang telah dibahas dan disepakati bersama antara para pemangku kepentingan, seperti para akademisi, pengamat transportasi, asosiasi terkait, dan pelaku usaha jasa transportasi, baik yang reguler maupun yang berbasis aplikasi (online). Hasilnya selain sudah dilakukan uji publik juga telah disosialisasikan ke berbagai kota dan dipublikasikan melalui media massa.

Diajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan RI (Permenhub) Nomor PM.26 Tahun 2017 dari Para Pemohon:
(1). SUTARNO,
(2). ENDRU VALIANTO NUGROHO,
(3). LIE HERMAN SUSANTO,
(4). IWANTO,
(5). IR. JOHANES BAYU SARWO AJI,
(6). ANTONIUS HANDOYO.

Inti Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.
Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, Mahkamah Agung menyatakan 14 Pasal yaitu;
Pasal 5 ayat (1) huruf e;
Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e;
Pasal 20;
Pasal 21;
Pasal 27 huruf a;
Pasal 30 huruf b;
Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3;
Pasal 36 ayat (4) huruf c;
Pasal 37 ayat (4) huruf c;
Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3;
Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b;
Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2;
Pasal 51 ayat (3), dan;
Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Mahkamah Agung menyatakan 14 Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut 14 Pasal tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Uji Materiil Permenhub Nomor PM.26 Tahun 2017 adalah;
1. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.
2. Fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
3. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.
4. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:
(a). bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
(b). bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

Kemudian, Kementrian Perhubungan kembali nenerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan RI (Permenhub) Nomor PM.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Permenhub ini dinilai oleh kementrian sebagai revisi atas Permenhub sebelumnya yang pasal-pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sembilan poin yang pokok didalam Permenhub 108 Tahun 2017 diantaranya adalah:

  1. Argometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum pada argometer;
  2. Tarif: penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya adalah tarif atas dan bawah yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya;
  3. Wilayah operasi: beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur;
  4. Kuota: kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur;
  5. Jumlah kendaraan: minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring;
  6. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi;
  7. Domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB): taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan;
  8. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor;
  9. Peran aplikator: perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Permenhub 108 ini pun menuai protes dari kalangan driver, mereka keberatan dengan poin pokok yang terdapat di Permenhub tersebut bahkan ada yang berencana untuk kembali mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung.

Selain daripada hal-hal diatas, sejak tahun 2015 telah berkembang pula wacana untuk me-revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

3 Februari 2018

Polemik Nikah / Kawin Siri Terkait KUHP & UU Perkawinan

Nikah Kawin Siri KUHP UU Perkawinan

Bagaimanakah penegakan hukum zina dan kejahatan perkawinan terkait Nikah/Kawin siri?


Menjadi menarik ketika kita mencoba mengetahui apakah nikah siri dapat dikenakan pidana zina / kejahatan perkawinan. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya untuk kita menyamakan persepsi tentang nikah siri itu sendiri. Dalam pembahasan ini, Kita artikan bahwa Nikah/Perkawinan Siri adalah perkawinan yang sah secara agama namun tidak terdaftar di Catatan Sipil/KUA. (simak artikel Nikah Siri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia).

Di Indonesia, yang dapat menikah dua kali atau lebih sampai dengan 4 kali adalah pihak suami, itupun dengan ketentuan mendapat izin dari pengadilan. (Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan). Saat sang suami tersebut menikah untuk kedua, ketiga atau keempatkalinya, maka pernikahan/perkawinannya tersebut akan dianggap memiliki kekuatan hukum bilamana si suami telah melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan/izin pengadilan (Sah dan Tercatat / memenuhi ketentuan). Dalam hal ini perkawinan suami dengan isteri-isterinya tersebut aman sepanjang tidak ada sanggahan dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. (Baca artikel tentang pembatalan perkawinan)

Berbeda halnya jika pasangan (suami/isteri) melakukan dua kali perkawinan yangmana salah satunya tidak terdaftar di catatan sipil/KUA, maka perkawinan seperti inilah yang akan memunculkan masalah hukum seperti Tindak Pidana Kejahatan Perkawinan / Zina.

Berikut ini adalah Pengaturan Perzinahan dalam KUHP,


Pasal 284 ayat (1) butir (1) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Pasal 284 ayat (1) butir (2) KUHP:
a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 ayat (2) KUHP:
Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Pasal 284 ayat (3) KUHP:
Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Pasal 284 ayat (4) KUHP:
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 284 ayat (5) KUHP:
Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pengaturan Kejahatan Perkawinan dalam KUHP,


Pasal 279 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

Namun disayangkan dalam proses penegakan hukum terhadap zina dan kejahatan perkawinan yang dikaitkan dengan nikah siri di Indonesia sangat tidak mencerminkan kepastian hukum. Terlihat secara jelas penegakan hukum terhadap nikah siri kontradiktif antar satu putusan dengan putusan lainnya, hal ini disebabkan belum seragamnya penafsiran "Perkawinan/Pernikahan" dikalangan penegak hukum. Perbedaan pandangan tentang Nikah/kawin siri terbagi dua yaitu:
  1. Kawin/Nikah Siri Diakui Sah Walau Tidak Tercatat (Sah, telah dianggap ada perkawinan)
  2. Secara Hukum Tidak Dianggap Perkawinan (tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
Akibat penafsiran Perkawinan Siri yang berbeda maka secara logis dapat timbul dua persepsi:
  • Nikah siri diakui -->  Bukan Perzinahan (284 KUHP) --> Termasuk Kejahatan Perkawinan (279 KUHP) dalam hal ada perkawinan sebelumnya yang jadi penghalang.
  • Nikah siri tidak diakui --> Bukan Kejahatan Perkawinan (279 KUHP) --> Termasuk Pidana Perzinahan (284 KUHP) dalam hal pelaku nikah siri masih terikat perkawinan lain.
Meskipun telah dibuat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait, yang salahsatu didalam isinya menyatakan "Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan;", namun penulis beranggapan bahwa isi dari sema tidaklah menjawab persoalan-persoalan hukum (zina dan kejahatan perkawinan) yang muncul terkait/akibat dari nikah siri. Penulis menganggap bahwa SEMA tersebut tidaklebih hanya sekedar penegasan dari apa yang memang sudah tercantum dalam pasal 279 KUHP. Sedangkan kontradiksi yang muncul justru disebabkan penafsiran nikah siri itu diaanggap pernikahan atau bukan.

Mungkin karena Mahkamah Agung tidak ingin mencampuri dalam ranah privat tentang perkawinan yang seyogianya lebih tepat untuk diajukan tafsirnya di Mahkamah Konstitusi tentang "perkawinan" mana yang sah dan diakui serta yang tidak sah dan tidak diakui.

Berikut beberapa putusan hakim yang penulis kutip dari artikel berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Nikah Siri oleh Nafi’ Mubarok yang dimuat dalam AL-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016; ISSN 2089-0109.


Contoh Putusan hakim yang mengakui keabsahan nikah siri antara lain:

  1. Putusan MA No. 157 K/MIL/2010 pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam tindak pidana “telah kawin (menikah) sedang ia mengetahui, bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan terdakwa Sumarno. Dalam putusannya, MA menolak kasasi terdakwa, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/62-K/PMT-II/AD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Militer ll-10 Semarang No. PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP. Sedangkan perbuatan “telah kawin” yang dilakukan terdakwa adalah “nikah secara siri”. Pertimbangan Majelas Hakim adalah bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sebuh perkawinan sah jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama masing-masing.
  2. Putusan PN Bangil No. 504/Pid.B/2011/PN.Bgl. pada tanggal 3 Oktober 2011 dalam tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 (1) ke-1 a KUHP, dengan terdakwa Khoiron Ubaidillah. Dalam putusannya, PN Bangil membebaskan terdakwa dari dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama atau kepercayaannya, sedangkan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan agar perkawinan mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pernikahan terdakwa adalah sah, sehingga persetubuhan mereka juga sah sebagai suami istri, sehingga bukan sebagai “gendak”.

Contoh Putusan hakim yang tidak mengakui keabsahan nikah siri antara lain:

  1. Putusan MA No. 17 K/MIL/2012 pada tanggal 6 Desember 2012 dalam tindak pidana “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 (1) ke-1 KUHP dengan terdakwa Ahmad Yusuf. Dalam putusannya, MA menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Oditur Militer), sehingga menganggap berlaku putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2011 tanggal 5 Desember 2011, yaitu “terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, MA hanya mengakui perkawinan kedua dan tidak mengakui perkawinan pertama, dikarenakan perkawinan yang pertama merupakan perkawinan siri.
  2. Putusan Pengadilan Tingi Banten No. 114/PID/2007/PT.BTN. pada tanggal 19 Pebruari 2008 dalam tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, dengan terdakwa Dani Kusmarahadi. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1223/Pid.B/2007/PN.TNG. tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinaan”. Sedangkan perbuatan “perzinaan” yang dilakukan terdakwa sudah didahului dengan nikah siri. Pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan siri meskipun sah secara agama bukanlah merupakan perkawinan secara hukum nasional, sehingga dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, hubungan suami isteri yang dilakukan dengan landasan perkawinan siri dianggap tidak sah, sehingga disebut sebagai perzinaan.

Contoh Putusan hakim yang mengakui sekaligus tidak mengakui keabsahan nikah siri adalah:


Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan No. 21-K/PMTI/BDG/AD/II/2012 pada tanggal 5 Maret 2012 dengan terdakwa Ramlan yang didakwa dengan dua tindak pidana, yaitu:
  1. “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.
  2. “Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Dalam putusannya, Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: PUT/157-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 26 Januari 2012, yaitu:
  1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.
  2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.
Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa terdakwa sudah menikah dengan Neneng Firdayanti, yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) mengatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sehingga perkawinannya adalah sah. Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan berupa kewajiban memberikan nafkah berlaku, sebagaimana Pasal 34 ayat (1), yaitu “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Padahal “perkawinan” yang dilakukan terdakwa, baik perkawinan pertama maupun perkawinan kedua adalah sama-sama pernikahan siri (perkawinan di bawah tangan). Jika perkawinan yang pertama dianggap sah, maka seharusnya perkawinan yang kedua-pun dianggap sah, sehingga terdakwa seharusnya dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan, jika perkawinan kedua dianggap tidak sah, sehingga terbebas dari dakwaan pertama, maka perkawinan pertama pun harus dianggap tidak sah, sehingga terdakwa harus terbebas dari dakwaan kedua berupa penelantaran anggota keluarga, karena anggota keluarga tersebut merupakan hasil dari perkawinan di bawah tangan.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan substansi hukum dalam nikah siri, baik dalam norma hukumnya yang merupakan hukum in abstracto maupun dalam penerapan hukumnya berupa putusan hakim yang merupakan hukum in concreto.

2 Februari 2018

Nikah / Kawin Siri dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Nikah Siri Terkait KUHP (Kejahatan Perkawinan / Zina)

Sejauh dan sepanjang diakui oleh masyarakat pada umumnya bahwa yang dimaksud Nikah Siri  adalah "Nikah yang dilakukan tanpa wali/secara sembunyi". Selain itu, berkembang pula pemahaman di masyarakat bahwa nikah siri adalah "Nikah yang dilakukan hanya secara agama dan tidak/tanpa didaftarkan di catatan sipil/KUA", Sedangkan kata "Siri" itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu "Sirra" yang berarti sembunyi.

Latar Belakang Nikah Siri


Ada bergabai latar belakang terjadinya nikah siri, kasus yang sering kita jumpai, banyak kalangan status ekonominya menengah kebawah yang lebih memilih melakukan pernikahan siri  disebabkan oleh faktor keterbatasan atau kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan yang sah menurut undang-undang/aturan pemerintah. Ada pula yang diakibatkan karena faktor biaya, yang mungkin tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

Sedangkan bagi pelaku dari kalangan menengah ke atas, nikah siri lebih didasarkan alasan takut akan dosa dan zina. Ada pula yang disebabkan karena takut perkawinannya diketahui oleh istrinya karena tidak punya izin melakukan poligami atau bagi seorang Pegawai yang takut ketahuan karena melanggar aturan kepegawaian, dan lain sebagainya.

Ada pula Pernikahan siri yang dikarenakan dengan pertimbangan karena takut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Lalu bagaimanakah Perkawinan/Nikah siri dalam pandangan Hukum Perkawinan di Indonesia?


Pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengenal istilah Nikah Siri apalagi mengaturnya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa praktik nikah siri merupakan suatu hal yang sudah menjamur dari kota besar hingga ke setiap pelosok nusantara, baik yang bermetafora kepada prosesi nikah isbat maupun yang berujung pada sengketa sampai dengan perkara pidana.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari pasal-pasal tersebut diatas kemudian timbulah persepsi tentang nikah siri, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan secara agama. Walaupun tidak tercatatat oleh negara namun diyakini bahwa perkainan tersebut telah sah adanya. (merujuk ke pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan).

Namun yang jadi persoalan adalah saat seorang lelaki/wanita melakukan perkawinan 2 (dua) kali yang mana salah satu pernikahannya dilakukan secara siri (tidak tercatat). Pihak yang merasa dirugikan karena pasangannya (suami/istri) tanpa izin telah melakukan pernikahan ke-2 (kedua) tentu akan mempermasalahkan perihal penikahan kedua tersebut yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali membawa persoalan tersebut ke jalur hukum baik secara perdata/pidana misalnya pengajuan pembatalan perkawinan serta laporan tindak pidana zina dan kejahatan perkawinan.

28 Januari 2018

Cara & Syarat Mengurus Perkawinan / Nikah (KUA)

Cara & Syarat Mengurus Perkawinan / Nikah (KUA)

Secara umum, Tahapan yang perlu anda lakukan untuk menikah adalah sebagai berikut:
  1. Mendatangi Ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan;
  2. Mendatangi Kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah ke KUA;
  3. Jika pernikahan kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran, harus minta dispensasi dari kecamatan;
  4. Membayar biaya akad nikah jika lokasi nikah dilakukan di luar KUA;
  5. Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA;
  6. Mendatangi KUA tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah;
  7. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui.
Dikutip dari blog KUA Batur Raden, Calon suami, calon isteri, wali atau wakilnya datang ke KUA (sebaiknya tidak mewakilkan) untuk menyampaikan permohonan kehendak nikah atau mendaftar dengan membawa persyaratan-persyaratan:

Jejaka - Perawan


  1. Surat pengantar dari desa/kelurahan calon isteri;
  2. Surat Keterangan untuk menikah (blangko model N.1) ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
  3. Surat Keterangan asal usul calon mempelai (blangko model N.2) ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
  4. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (blangko model N.3) ditandatangani kedua calon mempelai;
  5. Surat Keterangan tentang orang tua (blangko model N.4) ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
  6. Surat izin orang tua bagi calon suami dan calon isteri yang umurnya belum mencapai 21 tahun   (blangko model N.5) ditandatangani oleh orang tua/wali;
  7. Surat permohonan kehendak nikah (blangko model N.7) ditandatangani oleh Catin/wali;
  8. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri belum berumur 16 tahun;
  9. Rekomendasi dari KUA tempat tinggal calon isteri/suami apabila calon isteri/suami bukan penduduk Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan;
  10. Rekomendasi/Dispensasi camat apabila jarak antara pendaftaran dengan hari pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja;
  11. Foto Kopi Akta Kelahiran/Surat keterangan kelahiran calon mempelai dari desa;
  12. Foto kopi KTP/surat kependudukan calon mempelai dan wali;
  13. Pas foto 2x3 berwarna masing-masing 4 lembar dan 4x6 masing-masing 1 lembar, background warna biru;
  14. Foto Kopi Kartu Keluarga calon mempelai;
  15. Fotocopy Kartu Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) calon isteri;
  16. Surat Keterangan hubungan wali dengan calon isteri dari desa tempat tinggal wali apabila wali bukan ayah kandung atau tempat tinggal wali tidak satu desa dengan calon isteri.
Surat keterangan (blangko-blangko) tersebut di atas No. 1-7 dapat diminta di KUA atau langsung di balai desa masing-masing sesuai dengan KTP calon mempelai .

Duda - Janda:


Sebagaimana persyaratan jejaka perawan di tambah :
  1. Surat Keterangan Kematian bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda ditinggal mati (blangko model N.6) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
  2. Akta talak/Akta cerai bagi duda/janda talak/cerai dari Peradilan Agama;
  3. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Anggota TNI/POLRI:


Sebagaimana persyaratan jejaka perawan dan duda janda (bila calon mempelai duda janda) dan ditambah dengan:
  • Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.

Warga Negara Asing:


  • Terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak;
  • Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negaranya di Indonesia, apabila izin tersebut berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi;
  • Keterangan untuk menikah dari negaranya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
  • Keterangan asal usul dari negaranya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
  • Pernyataan belum pernah menikah / duda / janda dan benar-benar tidak memiliki suami / isteri dibubuhi materai 6000,- diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
  • Foto kopi paspor.

Poligami: 


Seluruh persyaratan tersebut diatas sesuai dengan kondisi/status calon mempelai di tambah :

BIAYA NIKAH

Dasar:
  1. PP 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No.47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.
  2. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tentang Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014.
Rincian Biaya: 
  1. Biaya pencatatan nikah yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor sebesar: Rp.0,- (nol rupiah)/ GRATIS;
  2. Apabila pelaksanaan pencatatan nikah dilaksanakan di luar kantor KUA dan hari libur atau diluar jam kerja dikenakan Biaya Transportasi dan Jasa Profesi Penghulu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 
Teknis Pembayaran Biaya Transportasi dan Jasa Profesi Penghulu (Rp.600.000,-) sebagaimana pada poin 2 adalah:
  1. Catin diperiksa di KUA dan jika tidak ada halangan Syar'i maupun administrasi maka catin/wali diberi kwitansi pembayaran Bank BRI oleh petugas;
  2. Selanjutnya Catin/wali membayar biaya nikah tersebut langsung ke Bank BRI, tidak dititipkan;
  3. Setelah selesai bukti pembayaran di serahkan ke KUA;
  4. Catin/Wali mendapatkan copy dari bukti setor tersebut atau tanda terima bukti setor dari KUA.

Cara Tepat & Cepat Mengurus Poligami

Cara Tepat & Cepat Mengurus Poligami

APAKAH PENGERTIAN POLIGAMI ?


Poligami menurut antropologi.
Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.

Poligami menurut hukum pekawinan di Indonesia.
Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hal ini terlihat dari pengertian perkawinan yang tercantum pada pasal-pasal berikut ini:
  • Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
  • Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Namun Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan pengecualian, dalam pasal ini disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Nah, bagi anda yang telah mempunyai niat untuk melakukan poligami, maka anda harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar perkawinan anda tidak merugikan pihak-pihak lainnya dan menjadi nilai ibadah sesuai harapan anda. Untuk itu, agar kehandak anda untuk berpoligami berjalan dengan lancar, berikut ulasan-ulasan tentang cara paling tepat dan cepat dalam mengurus poligami yang perlu anda simak dan perhatikan.

SYARAT-SYARAT POLIGAMI BARDASARKAN UU PERKAWINAN.


Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (Pasal 4 ayat (1)).

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 ayat (2)).

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 ayat (1)).

Persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 5 ayat (2)).

Khusus bagi yang beragama islam, juga diatur persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 57).

Syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, yaitu:
a. adanya persetujuan istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (Pasal 58).


Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang permohonan izin poligami tersebut setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. (Pasal 59 KHI).

Namun dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KHI bahwa Seorang suami hanya boleh mempunyai sampai dengan 4 orang isteri.

PROSEDUR MENGURUS POLIGAMI (ISLAM)


Pengajuan permohonan izin untuk poligami dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada prinsipnya prosedur/cara pengurusan poligami sama saja seperti prosedur mengurus pernikahan ke KUA pada umumnya, hanya saja khusus bagi anda yang akan melakukan poligami perlu melampirkan surat ketetapan dari Pengadilan Agama mengenai izin poligami anda. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengurus izin dari Pengadilan Agama? berikut ini beberapa ketentuan mengurus izin poligami ke Pengadilan dihimpun dari berbagai sumber:
  1. Surat permohonan 8 rangkap (buat juga softcopy CD/flashdisc);
  2. Fotocopy KTP pemohon, calon isteri dan isteri pertama;
  3. Fotocopy Buku Nikah pemohon;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
  5. Surat keterangan status calon isteri dari desa, bila belum pernah menikah (apabila pernah terjadi perceraian, melampirkan fotocopy AKTA CERAI, apabila meninggal dunia melampirkan SURAT KEMATIAN);
  6. Surat Pernyataan Berlaku Adil;
  7. Surat Keterangan Penghasilan diketahui desa/instansi;
  8. Surat izin atasan bila PNS;
  9. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama;
  10. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon isteri/bersedia menjadi isteri kedua;
  11. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan;
  12. dan tentunya membayar panjar biaya perkara.
Setelah mendapatkan izin dari pengadilan, maka anda bisa membawa izin tersebut ke KUA untuk mengurus pernikahan anda.

Catatan: 

26 Januari 2018

Tahapan / Alur Proses Dalam Sidang Perceraian

Tahapan / Alur Proses Dalam Sidang Perceraian

Tahapan Sidang Perceraian di Pengadilan Agama

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.

Tahapan persidangan / mekanisme pemeriksaan perkara cerai pada pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
  1. Mediasi;
  2. Pembacaan Surat Permohonan/Gugatan;
  3. Jawaban Termohon/Tergugat;
  4. Replik;
  5. Duplik;
  6. Pembuktian;
  7. Kesimpulan;
  8. Musyawarah Majelis & Putusan.

PENJELASAN:

MEDIASI/UPAYA PERDAMAIAN.
Pada sidang upaya perdamaian inisiatif upaya perdamaian dapat timbul dari Majelis Hakim. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

PEMBACAAN SURAT PERMOHONAN / GUGATAN.
Pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi objek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.

JAWABAN TERMOHON/TERGUGAT
Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

REPLIK PEMOHON/PENGGUGAT
Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon.

DUPLIK TERMOHON/TERGUGAT.
Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon.

PEMBUKTIAN.
Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

KESIMPULAN.
Masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

MUSYAWARAH MAJELIS DAN PEMBACAAN PUTUSAN.
Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

Catatan:
  1. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
  2. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama: (a). Menetapkan hari sidang ikrar talak; (b). Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak; (c). Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai; (d). Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
  3. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

Alasan-Alasan Perceraian Yang Diatur Dalam Hukum

Alasan-Alasan Perceraian Yang Diatur Dalam Hukum

Sebelum berbicara tentang alasan-alasan perceraian yang diatur dalam hukum, anda harus mengetahui bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Oleh karena itu, walaupun telah ada cerai / (jatuh talak secara islam) dengan cara lisan, namun secara hukum nasional (negara) belum dapat dikatakan perceraian tersebut adalah perceraian yang sah sebelum adanya putusan pengadilan berkaitan dengan perceraian tersebut.

Lalu hal apa saja yang dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan Gugatan Cerai agar gugatan bisa diterima di Pengadilan ?.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan perceraian tertuang dan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana alasan-alasan tersebut tertuang dalam huruf (a) sampai (f) dan tersebut dalam KHI sampai dengan huruf (h). 

Alasan perceraian sesuai dengan aturan hukum yang tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  1. Salah satu pihak (suami/isteri) berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak (suami/isteri) meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak (suami/isteri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak (suami/isteri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak (suami/isteri) mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
Khusus bagi anda yang beragama Islam, terdapat dua alasan lain untuk perceraian selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan pereceraian juga mencakup yaitu:
  1. Suami melanggar shigat taklik-talak (yang diucapkan saat ijab kabul / dapat anda lihat pada buku nikah);
  2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Catatan: Selain hal-hal di atas, tidak ada alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian.


24 Januari 2018

Syarat Mengajukan Cerai Gugat / Talak

Syarat Mengajukan Cerai Gugat / Talak

Berikut ini adalah syarat untuk melakukan CERAI GUGAT / CERAI TALAK mengutip dari website Pengadilan Agama Krui (sumber link): 
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermaterai 6000, cap pos);
  2. Foto copy buku Nikah/Duplikat (bermaterai 6000, cap pos);
  3. Buku nikah asli/Duplikat Asli;
  4. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  5. Surat Keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa setempat. (Jika Penggugat / Pemohon warga tidak mampu/miskin);
  6. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Setempat;
  7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Loket Kantor Pengadilan Agama Setempat;
Keterangan:
– Cerai Gugat: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Isteri sebagai PENGGUGAT.
– Cerai Talak: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Suami sebagai PEMOHON.

Catatan Penulis:

Untuk melengkapi persyaratan, ada baiknya anda melengkapi berkas tambahan (opsional) yang diberi materai, dan dilegalisir yaitu:
  1. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak);
  2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
Untuk kepentingan Permohonan/Gugatan yang juga menyangkut harta bersama, maka wajib menyiapkan bukti surat kepemilikannya misalnya:
  • Surat sertifikat tanah (jika sertifikat tana diatasnamakan penggugat atau pemohon);
  • Surat BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);
  • Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor;
  • Kuitansi berupa surat jual-beli;
  • Dan lain sebagainya.